Gemilangtrimeidhasari's Blog

i say whatever

“KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PERHITUNGAN PPH BADAN TERHUTANG PADA PT SAMUDERA SHIPPING LINE, LTD”. 19 Februari 2010

Filed under: Ekonomi — gemilangtrimeidhasari @ 12:26 AM

Berikut adalah Bab 2 Landasan Teori dari Penelitian Ilmiah saya di Universitas Gunadarma yang berjudul “KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PERHITUNGAN PPH BADAN TERHUTANG PADA PT SAMUDERA SHIPPING LINE, LTD”.

2.1 Pajak

Pajak merupakan salah satu wujud kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali potensi dalam negeri dan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga negara berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara awam merupakan iuran dalam bentuk uang (bukan barang) yang dipungut oleh pemerintah (negara) dengan suatu peraturan tertentu (tarif tertentu) dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan kepentingan-kepentingan umum.
Menurut Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No.28/2007, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sedangkan Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (1990:5), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak, yaitu :
1) Fungsi Budgetair (Pendanaan)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrument pengumpul dana guna membiay ai pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Ditujukkan dengan masuknya pajak ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2) Fungsi Regulair (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, yaitu pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengatur melalui kebijakan – kebijakan yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, misalnya untuk mempercepat laju perumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan, dan stabilisasi ekonomi.

2.2 Pajak Penghasilan (PPh)

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak (orang pribadi, badan, Bentuk Usaha Tetap (BUT)) atas penghasilan yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.2 Penghasilan Kena Pajak
Penghasilan Kena Pajak adalah selisih yang didapat dari penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan ditambah dengan penghasilan lainnya yang merupakan objek pajak.
Penghasilan kena pajak juga bisa dihitung dari laba secara komersial dikurangi dengan koreksi fiskal. Jika Penghasilan Kena Pajak sudah diketahui, maka dapat langsung dihitung PPh Badan Terutang pada akhir tahun pajak dengan menerapkan tarif dalam Pasal 17 UU PPh Tahun 2000 yang dilakukan secara progresif tax. Secara umum, besarnya Penghasilan Kena Pajak dan PPh Badan Terutang dapat digambarkan sebagai berikut:

Laba komersial Rp XXX
Koreksi Fiskal, terdiri dari:
Koreksi (+) Rp XXX
Koreksi (-) (Rp XXX)
Penghasilan Kena Pajak Rp XXX

Atau Pajak Penghasilan (PPh) Terhutang dihitung dengan rumus sebagai
berikut :

2.2.3 Tarif PPh Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Tahun 2000

Tabel 2.1
Tarif PPh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
Berjumlah sampai Rp. 50.000.000 10%
Berjumlah Rp. 50.000.000 s.d Rp. 100.000.000 15%
Berjumlah Diatas Rp. 100.000.000 30%

2.3 Penghasilan dan Biaya Menurut SAK

2.3.1 Penghasilan Menurut SAK

Penghasilan adalah tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomisnya dalam suatu periode tertentu, sepanjang tambahan kemampuan ini berupa uang atau dapat dinilai dengan uang.

Menurut PSAK No. 23, Pendapatan ialah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

2.3.2 Biaya Menurut SAK

Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.

Menurut Zaki Baridwan dalam buku “Intermediete Accounting”, biaya adalah aliran keluar atau pemakaian lain aktiva atau timbulnya hutang (atau kombinasi keduanya) selama satu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari pelaksanaan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.

Menurut SAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, pegertian beban adalah penurunan manfaat ekonomis selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

2.4 Penghasilan dan Biaya Menurut UU Perpajakan

2.4.1 Penghasilan Menurut UU Perpajakan

Menurut Judisseno (2001: 52) “Jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkomsumsikan dan atau menimbun serta menambah kekayaan”

Para ahli menyarankan agar definisi penghasilan yang terpakai hendaknya komprehensif tidak memandang sumbernya, artinya dari apa atau dari mana saja sumber tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa dapat dipakai memenuhi kebutuhan, legal atau illegal, halal atau haram, termasuk hadiah, pembebasan hutang, menang undian dan lain-lain.

Dalam UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU PPh No. 17 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) yang menjadi objek pajak adalah peghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.4.1.1 Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak
a. Penggantian atau imbalan berkenaaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
b. Hadiah dari undian, pekerjaan, kegiatan, dan penghargaan laba usaha
c. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
d. Penerimaan kembali pembyaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
e. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan karena jaminan pengembalian hutang
f. Royalty, Deviden dengan nama dalam bentuk apapun
g. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
h. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
i. Keuntungan karena pembebasan hutang
j. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
k. Premi asuransi
l. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
m. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usahanya atau pekerjaan
n. Tambahan kegiatan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

2.4.1.2 Penghasilan yang Bukan Objek Pajak
a. Harta termasuk setoran tunai yang diterima Badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
b. Bantuan, sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
c. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan oleh badan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
d. Warisan
e. Dividen atau bagian laba yang diterima akibat penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
2. Pemilikan saham paling rendah 25% dari jumlah modal disetor dari Perusahaan yang memberi Dividen.
f. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kecelakaan, kesehatan, jiwa, dwiguna, dan beasiswa.
g. Iuran yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan.
h. Bagian laba yang diterima anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
i. Penghasilan yang sudah dikenakan PPh final.
j. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali jumlahnya tidak lebih dari 350 juta rupiah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, termasuk:
1. KUKESRA (Kredit Usaha Keluarga Prasejahtera)
2. KUT (Kredit Usaha Tani)
3. KPRSS (Kredit Pemilikan Rumah Sangat Sederhana)
4. KUK (Kredit Usaha Kecil)
5. Kredit lainnya dalam rangka kebijakan perkreditan BI dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan koperasi (yang merupakan jumlah kumulatif dari satu atau beberapa bank kreditur)

2.4.1.3 Penghasilan yang Dikenakan Pajak PPh Final

Berdasarkan UU PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat beberapa jenis penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. PPh bersifat final artinya PPh yang dipotong atau dibayar sendiri dari suatu penghasilan tertentu pada saat terjadinya dan tidak lagi diperhitungkan dalam SPT TAHUNAN BADAN walaupun tetap dilaporkan dalam SPT.
a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
b. Penghasilan berupa hadiah undian.
c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

2.4.2 Biaya Menurut UU Perpajakan

Menurut pajak, tidak semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat diakui sebagai pengurang, meskipun biaya tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha. Hal ini disebabkan karena meurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

2.4.2.1 Biaya yang Dapat Dikurangkan
1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
termasuk biaya pembelian bahan, biaya yang berkenaan dengan
pekerjaan/jasa termasuk upah, dan lain-lain atau biaya-biaya yang
lazimnya disebut dengan biaya sehari-hari yang dibebankan pada
tahun pengeluaran yang diperlukan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain
yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan/pengalihan harta.
5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di
Indonesia.
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang tak tertagih
9. Pemupukan dana cadangan
10. Sumbangan yang dapat dibiayakan

2.4.2.2 Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan
1. Pembayaran dividen, pembagian laba atau pembagian sisa hasil
usaha (koperasi)
2. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan
3. Premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan
asuransi beasiswa
4. Pemberian kenikmatan
5. Hibah, bantuan dan sumbangan
6. Pajak Penghasilan
7. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak-
pihak tertentu
8. Biaya atau pengeluaran untuk kepentingan pribadi
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan yang modalnya
tidak terbagi atas saham
10. Sanksi Pajak

2.5 Koreksi Fiskal
Untuk keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pada waktu mengisi SPT Tahunan PPh terlebih dahulu harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal. Koreksi fiskal meliputi pengakuan pendapatan dan biaya yang dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif.

2.5.1 Koreksi Fiskal Positif
Koreksi Fiskal Positif adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan meningkatnya laba kena pajak yang pada akhirnya akan membuat PPh Badan Terhutangnya juga akan meningkat.
Koreksi fiskal positif diantaranya:
a. Biaya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan
b. Biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang PKP
c. Biaya yang diakui lebih kecil, seperti penyusutan, amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan menurut WP lebih tinggi
d. Biaya yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
e. Biaya yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

2.5.2 Koreksi Fiskal Negatif
adalah koreksi/penyesuaian yang akan mengakibatkan menurunnya laba kena pajak yang membuat PPh badan terhutangnya juga akan menurrun.
Koreksi fiskal negatif diantaranya :
a. Biaya yang diakui lebih besar, seperti penyusutan menurut WP lebih rendah, selisih amortisasi, dan biaya yang ditangguhkan pengakuannya
b. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
c. Penghasilan yang didapat dari penghasilan yang sudah dikenakan PPh Final

2.6 Perbedaan Koreksi Fiskal
Terdapat perbedaan dalam perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 17 Tahun 2000 dengan Standar Akuntansi Keuangan sebagai akibat dari adanya beda tetap dan beda sementara; perlakuan akuntansi terhadap perbedaan tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal; dan pengaruh perbedaan tersebut terhadap laporan keuangan yaitu pada besarnya jumlah pajak terutang dan jumlah laba usaha.

2.6.1 Beda Tetap (Permanent Difference)
Bagi perusahaan: semua pemasukan adalah pendapatan yang akan menambah laba kena pajak , dan semua pengeluaran adalah beban yang akan mengurangi laba kena pajak.
Bagi Ditjend Pajak: tidak semua pemasukan adalah faktor penambah laba kena pajak, ada beberapa jenis pendapatan yang bukan merupakan faktor penambah laba kena pajak karena pendapatan tersebut sudah dikenakan pajak bersifat final, dan tidak semua pengeluaran adalah faktor pengurang laba kena pajak karena ada beberapa jenis pengeluaran yang sesungguhnya bukan merupakan bagian dari kegiatan perusahaan (sumbangan, entertain tanpa daftar normatif). Di dalam Akuntansi Perpajakan perbedaan ini disebut dengan BEDA TETAP (Permanent Difference).

Tabel 2.2
Perincian Beda Tetap Menurut SAK dan Menurut Fiskal
No Jenis Perbedaan Menurut SAK Menurut Fiskal
1 Penghasilan Bunga Bank Penghasilan di luar usaha Sudah dipotong PPh yang bersifat final
2 Penghasilan Deviden Penghasilan di luar usaha Masuk dalam pengecualian objek pajak
3 Biaya Sumbangan/Hadiah Biaya (tercantum dalam laba/rugi) Tidak mengurangi penghasilan
4 Keuntungan dari penyertaan saham di BEI Penghasilan di luar usaha Tidak menambah penghasilan
5 Penghasilan dari sumbangan/hibah Penghasilan luar biasa Tidak menambah penghasilan
6 Tunjangan pegawai dalam bentuk natura Penghasilan (bagi pegawai) dan biaya (bagi pemberi kerja) Tidak mengurangi penghasilan
7 Biaya Entertainment Dapat dimasukkan sebagai biaya Sebagai deductible expense jika ada daftar nominatifnya, dan sebaliknya.
8 Biaya denda dan bunga pajak Pengurang penghasilan Non deductible expense
9 Hibah/Warisan Dapat diperhitungkan sebagai biaya/penghasilan luar biasa Non deductible expense

2.6.2 Beda Waktu (Time Difference)

Perbedaan lainnya adalah perbedaan yang diakibatkan karena bedanya saat pengakuan (waktu pengakuan) baik itu terhadap pendapatan maupun beban (pendapatan/beban tangguhan), juga akibat perbedaan beban penyusutan dimana pihak Ditjend Pajak menggunakan metode penyusutan Garis Lurus (Straight Line Method) sementara perusahaan mungkin menggunakan metode penyusutan yang lain, yang oleh karenanya mengakibatkan adanya perbedaan alokasi beban penyusutan. Prakiraan Umur ekonomis atas aktiva tetap juga turut memberi kontribusi atas perbedaan tersebut. Dengan kata lain perbedaan metode yang digunakan antara akuntansi komersial dengan ketentuan fiskal. Dalam Akuntansi Perpajakan ini disebut dengan BEDA WAKTU (Time Difference).

Tabel 2.3
Perincian Beda Waktu Menurut SAK dan Menurut Fiskal
No Jenis Perbedaan Menurut SAK Menurut Fiskal
1.

2. Kerugian Piutang

Depresiasi dan Amortisasi Ada dua metode pengakuan : metode cadangan dan langsung

a. Depresiasi dihitung dengan mempertimbangkan nilai residu
b. Umur ekonomis tergantung dari masing-masing aktiva tetap
c. Metode depresiasi dikelompokkan ke dalam tiga kriteria : berdasarkan waktu, penggunaan, kriteria yang lainnya Metode yang diakui metode langsung (yang diakui sebagai biaya hanya yang benar-benar tidak tertagih)
a. Tidak memperhitungkan nilai residu

b. Umur ditentukan berdasarkan kelompok aktiva

c. Tetap
d. Metode depresiasi yang digunakan ada dua : garis lurus dan saldo menurun

2.7 Kajian Penelitian Sejenis

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis mengambil kajian dari Jurnal, Penulisan Ilmiah dan Skripsi terdahulu yang memiliki kesamaan topik/variabel yaitu :
1. Indriyani, Kiki Rosa. (2006). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial pada PT Agrabudi Karyamarga Tahun Pajak 2005. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah sebab terjadinya perbedaan pembukuan berdasarkan akuntansi komersial dengan perpajakan, sebab koreksi fiskal oleh beda waktu dan beda tetap, dan perhitungan PPh terhutang.
2. Laksamana, Jaka. (2005). Koreksi Fiskal Pada PT Usaha Bakti. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah tentang sebab terjadinya koreksi fiskal, cara perhitungan PPh terhutang dan rekonsiliasi pada laporan laba/rugi.
3. Mintaharjo, Hari. (2002). Analisis Perbedaan Konsep Biaya dan Penghasilan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Perusahaan Plastik PT TEPIN Malang). Kesimpulan dalam penulisan ini adalah tentang konsep perbedaan perlakuan penetapan pendapatan dan biaya menurut SAK dan menurut UU Perpajakan serta rekonsiliasi antara laporan keuangan komersil dengan laporan keuangan fiskal.
4. Putra. (2008). Laba Rugi Komersial dan Fiskal. Kesimpulannya adalah tentang mengapa ada laporan laba rugi komersial dan fiskal beserta perbedaannya dan cara membuat laporan laba rugi fiskal.
5. Rudi. (2009). Rekonsiliasi Fiskal. Kesimpulannya adalah tentang perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal beserta contoh format rekonsiliasi fiskal.

 

78 Responses to ““KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PERHITUNGAN PPH BADAN TERHUTANG PADA PT SAMUDERA SHIPPING LINE, LTD”.”

  1. ade Says:

    mau tanya ,, apakah saya bisa mendapatkan seluruh file diatas ( bab I s/d bab V ) ,, kalau bisa bagaimana caranya ?

    • mav y br balas…:D
      wahh aku g bs ksh tu sis…
      klo mw liat seutuhnya sis bs dtg k perpustakaan universitas gunadarma, kampus E kelapa dua, depok..
      thx y ats responnya…

    • bisa sekali..silahkan anda datang langsung k kampus Universitas Gunadarma Depok, Kampus E yang berada d jl. Akses UI Kelapa Dua, Depok..
      Anda bs mencari dgn leluasa hardcover Penulisan Ilmiah (PI) saya d rak” dan anda bs membaca” ataupun sekedar ingin menulis”.. :))

  2. andini Says:

    bisa dapet data daftar pustaka yang lebih rinci?

  3. andini Says:

    daftar pustakanya yang lebih rinci apa ya?thx

    • maaf aq br sempet buka blog..baiklah aq ksh tau y.. :))

      Baridwan, Zaki. 1997. Intermedite Accounting. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta

      Gunadi. 1997. Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru. Jakarta : Grasindo.

      Ikatan Akuntansi Indonesia. 2004. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat.

      Ikatan Akuntansi Indonesia. 2000. Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jakarta : Salemba Empat

      “Kurs Menteri Keuangan” http ://www.dirjen pajak.go.id

      Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi 2003. Yogyakarta : Andi.

      Mintarjo, Hari. 2003. Analisis Perbedaan Konsep Biaya dan Penghasilan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Dengan Undang-Undang Perpajakan. http ://www.digilib.itb.ac.id

      Putra. 2008. Laba Rugi Komersial dan Fiskal. http ://www.finance-accounting taxation.blogspot.com

      Rudi. 2009. Rekonsiliasi Fiskal. http ://www.klinik-pajak.com

      Sri S, Valentina., dan Aji Suryo. 2003. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

  4. Virqi Khebot Says:

    Wah, makasih yah infonya.. gw lagi cari bahan nih bwat skripsi smter depan… mhon bantuannya yah… rmh and kampus gw ga jauh jg dr daerah depok… :-)

  5. liana Says:

    makasi ya infonya…
    sangat membantu aq dlm pembuatan Tugas Akhir :) ;)

  6. rizal_fabregas Says:

    ini bab 2 utuh ya sist?

  7. tunggal Says:

    bisa tanyakan peraturan baru yang lengkap tentang pendapatan dilihat dari segi fiskal dan komersial

  8. Kiky Says:

    Wah. Thanks ya udah share landasan teori tentang PI nya. Jadi semakin memantapkan gue buat bikin tugas akhir tentang tema ini. :)
    Mau tanya, untuk membuat PI ini, data apa saja ya yang harus diminta ke perusahaan (PT Samudera Shipping) itu? Laporan keuangan? Terus apa lagi? Soalnya gue juga lagi mau riset data untuk buat tugas akhir dengan tema yang sama, tapi perusahaannya berbeda. Jadi, mohon infonya ya.
    Oh iya anyway kalo boleh tau, PI itu kalau di gundar maksudnya apa ya? seperti tugas akhir/ skripsi kah?
    Makasih sebelumnya. Salam kenal. :)

  9. sarshe Says:

    k’k klo ambl jdul i2 mslh yg d hdapi perusahaan dlm kiatnx dgn jdul ap ya?

  10. Thanks ya buat postingannya…membantu sya menyusun financial statment of fiscal…
    salam kanal, qu jg alumni gunadarma loh..:)…good luck..

  11. iwamt92 Says:

    maaf mau tanya, seandainya mau bikin penulisan ilmiah ttg koreksi fiskal, kalo di gunadarma itu harus ngambil data dr perusahaannya langsung ya? terus kira-kira perusahaan yang berusaha dibidang apa? makasih.

    • halooo maaf bgt yah late reply.. :(
      ooh klo digundar itu kita bisa mnt data langsung ke perusahaan tp pihak kampus tidak mewajibkan mahasiswanya untuk terjun langsung/ magang di perusahaan tsb. thanks

  12. maaf sist , bisa minta contoh soal yg berkaitan dgn koreksi fiksal ?

  13. abdul hasim Says:

    mmm mana contoh perhitungan pajak fiskalnya
    sungguh akuingin belajar perhitungan fiskal

  14. heru Says:

    ingiiiiiiiiiiih

  15. Dian Says:

    aku blh lihat bab 1 nya ga yaa??
    tolong yaaa..

    • haiii dian…sorii sorri bgt ya aku br reply..aku br buka blog nii..
      okee aku cari dulu y cd nya..cos soft copy nya ada di laptop, sdnagkan laptopku abs kemalingan :( soon ya..msh butuhkah ??

  16. huri Says:

    boleh minta tolong share bab 3 & 4 tidak, aku pengen tau kasus yg anda buat?
    email di mochhuti@ymail.com
    makasih sebelumnya

  17. huri Says:

    boleh minta tolong share bab 3 & 4 tidak, aku pengen tau kasus yg anda buat?
    email di mochhuri@ymail.com

  18. Rudy Says:

    Halo.. Salam kenal y..
    Boleh minta di email bab 4 & 5 ke rudi1286@yahoo.com. Pengen belajar hitungan fiskalny. Thanks :)

  19. JULIA RANDA Says:

    ass, sy boleh minta contoh laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersil ga ??
    klo boleh tolong share ke randa_julia@yahoo.com yaa

    makasih sebelumnya :)

  20. Belinda Says:

    I needed to discuss this post, ““KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL DALAM PERHITUNGAN PPH BADAN TERHUTANG
    PADA PT SAMUDERA SHIPPING LINE, LTD”. Gemilangtrimeidhasari’s Blog” together with my best buddies on fb. I personallymerely sought to spread your superb posting! Thx, Regan

  21. Just what seriously encouraged u to post Select Blinds ““KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL
    DALAM PERHITUNGAN PPH BADAN TERHUTANG PADA PT SAMUDERA SHIPPING LINE,
    LTD”. | Gemilangtrimeidhasari’s Blog”? I actuallyseriously loved it! Thanks a lot -Rosaria

  22. bembenk Says:

    boleh minta beberapa ga buat tambahan bahan ?
    sebelumnya thanks

  23. kaka aku juga anak gundar angkatan 2010, mau bikin pi tentang ini juga,,, kaka masih aktif di gundar atau udh lulus?? minta cp boleh?? aku dari kls 3eb

  24. evii Says:

    sist.. boleh liat bab I nya ..^_^
    email ya (eviisuciia@gmail.com)

  25. nurul Says:

    Salam kenal gemilang, aq boleh share skripsinya di ifadhohnurul@ymail.com buat referensi skripsi aq tahun ini,, makasih banyak infonya

  26. meti Says:

    mau tanya,biaya perjalanan dinas dikoreksi fiskal kan?biaya perjalanan dinas seperti apa yang dikoreksi fiskal

    • perjalanan dinas tdk bisa di koreksi fiskal karena itu termasuk biaya yg tidak dapat dikurangkan (pemberian kenikmatan/ by. u/ kepentingan pribadi meskipun berhubungan dengan pekerjaan).

  27. adel Says:

    mau tanya, skripsi topik ini , data yang dibutuhin dr perusahaan apa aja ya ? makasihh ..

  28. suci Says:

    boleh minta tolong share bab 3 & 4 tidak, aku pengen tau kasus yg anda buat?
    email di uciadi@yahoo.com

    • bab 3 hanya ulasan mengenai sejarah perusahaan tmp dimana kita meminta laporan keuangan. pada saat itu yg aku lakukan aku hanya mengambil laporan keuangan komersil PT. Samudera Shipping Line yang terungkap di website officialnya. bab 4 akan aku email.thx atas kunjungannya :)

  29. kak, saya boleh minta bab 1 nya nggak? buat sebagai bahan refresensi bahan skiripsi saya. Tolong kirim ke email : pawiro_yosua@yahoo.com. Thx before :)

  30. shanti Says:

    boleh mnt tolong share skripsinya gag?.. buat bahan refrensi saya untuk skripsi. tolong kirim ke email saya yaa. shansanqueen@yahoo.com. makasih

  31. Gustin Says:

    sis, bisa gak minta tolong di share skripsinya sbg reprensi buat aku.ne lg mau nyusun skripsi

  32. Gustin Says:

    mohon di share ke gustin.barat@yahoo.com

  33. hallo…pas banget aq lagi cari cara perhitungan koreksi fiskal nya..boleh share bab 4 dan laporan keuangannya gak?? email: vini210988@Yahoo.com makasi sebelumnya…

  34. frasilia Says:

    hai kk, salam kenal sblmnya,,bsa share bab 3 n 4 nya gak?
    kalo bisa tlg krm ke email agustinfrasilia@yahoo.com
    butuh bgt ni kk ,pngen tau cara perhitungannya, thx :)

  35. fazri Says:

    k salam kenal eaa
    k bsa share bab 4 nya gak ?
    saya ingin mengetahui cara perhitungan fiskal sma Laporan Keuangannya eaa k
    putra_fazri@ymail.com makasih k

  36. fazri Says:

    kk menurut penelitian yang terdahulu kk lakukan apa si hubungannya koreksi fiskal dengan PPh badan terhutang ?
    mohon informasinya ea k. makasih k

  37. Andreas Says:

    Mba gemilang bisa minta copy bab III dan Bab IVnya? Tolong di emailkan ke Amadeusganesha@yahoo.com. Tentunya saya akan menyebutkan nama jelas anda sebagai salah satu narasumber saya di research paper saya. Thanks.

  38. Kak, bisa share skripsinya gk
    mau jadi tak jadiin panduan ae
    truss yg tak minta dr perusahaan itu data apa aja ya kak
    bisa kirim email ke :
    rochimatul.irmia@gmail.com
    mkasih ya kak :)

  39. ivy Says:

    hi Gemilang,
    thanks buat blognya dan gitu juga dengan informasinya.
    btw saat ini saya lagi mau buat skripsi dan bener2 mentok bgt untuk judulnya mau apa, hanya yg ada di benak saya sih mau buat dari shipping line gitu. namun apa yg mau diangkat jadi judul dan yg mau diteliti masih buram, really appreciate bgttt minta tolong neh kalau gemilang ada ide bisa share ke email aku di kezia_orchid@yahoo.com.au
    Thanks yah :)

    • halooooo…..thx juga buat kunjungannya :) mungkin kamu bisa angkat tnt PPh Pelayaran dari perusahaan shipping line itu sendiri, secara perusahaan shipping line itu perusahaan luar negeri, yang makin menantang kamu untuk angkat dari segi pajak penghasilannya, dari mulai pemungutan sampai pelaporannya..
      sukses y buat skripsinya dear :)

  40. faris Says:

    Mbak bisa minta dikirim file ke email saya (farissetiyo@gmail.com) yang membahas cara analisis laporan keuangannya dan penggalian potensi pajaknya? sebagai bahan referensi saya. terima kasih


Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.